SIKKA — Peninjauan yang dilakukan pada Rabu (19/8/2026) itu bertujuan mengidentifikasi kendala pelaksanaan MBG di wilayah 3T sekaligus memastikan kesiapan operasional dapur-dapur baru. SPPG Sikka Munerana direncanakan melayani di bawah 1.000 penerima manfaat begitu diaktivasi.
Zulkifli menyatakan percepatan SPPG 3T merupakan keputusan rapat koordinasi yang ia pimpin dua pekan sebelumnya. Kebijakan itu mencakup seluruh NTT, Maluku, dan Papua beserta enam provinsi pemekarannya.
"Memang sudah keputusan rapat yang saya pimpin dua minggu yang lalu, 3T, NTT seluruhnya, Maluku seluruhnya, Papua seluruhnya. Papua ada enam provinsi, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan," ujar Zulkifli.
NTT masih menghadapi persoalan gizi kronis yang serius. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di provinsi itu mencapai 37 persen.
Angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional dan menempatkan sejumlah kabupaten seperti Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Utara sebagai daerah dengan prevalensi tertinggi. Percepatan aktivasi SPPG di wilayah 3T difokuskan untuk mendukung penurunan stunting di kantong-kantong tersebut.
Dari total 8.617 SPPG yang disasar pemerintah di daerah terpencil, sebanyak 1.703 unit berada di wilayah 3T. NTT menyumbang 1.123 pengajuan, dengan 170 di antaranya sudah lolos validasi.
Dalam peninjauan di Sikka, Zulkifli menekankan agar keterbatasan logistik di wilayah 3T tidak dijadikan alasan memangkas kualitas menu. Ia meminta pengelola SPPG tetap mengikuti ketentuan gizi yang sudah ditetapkan.
"Tolong jangan dikurang-kurangi menunya. Tidak boleh mengurangi ketentuan dan tidak boleh mengurangi gizi yang sudah standar dalam MBG," tegasnya.
Penekanan itu muncul di tengah kekhawatiran bahwa daerah terpencil kerap menghadapi kendala pasokan bahan pangan segar. Pemerintah menyebut penataan SPPG 3T dilakukan untuk menemukan dan menyelesaikan hambatan lapangan agar aktivasi berjalan efektif dan berkelanjutan.
Secara nasional, Program MBG telah melayani sekitar 62,6 juta penerima manfaat. Pelaksanaannya didukung 27.485 SPPG yang telah beroperasi di berbagai daerah.
Rantai pasok program ini melibatkan 134.881 pemasok lokal yang terdiri atas UMKM, badan usaha milik desa (BUMDes), koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta pemasok lainnya. Keterlibatan pemasok lokal menjadi salah satu tulang punggung operasional dapur MBG di tingkat kecamatan dan desa.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong percepatan penataan dan aktivasi SPPG 3T melalui fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Fokusnya memastikan wilayah yang paling membutuhkan dukungan pemenuhan gizi mendapat prioritas penanganan.