KUPANG — Polda NTT menegaskan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dukungan ini disampaikan menyusul digelarnya launching kegiatan tersebut di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Selasa (10/8/2026), yang dibuka langsung oleh Gubernur NTT.
Acara yang berlangsung sejak pukul 09.30 WITA ini dihadiri Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT, Ketua Komisi KPID NTT, para komisioner, serta perwakilan badan publik. Mereka terdiri atas unsur Pemerintah Provinsi NTT, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, hingga instansi vertikal dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Momentum Perbaikan, Bukan Sekadar Penilaian
Kombes Pol Henry Novika Chandra menyampaikan pesan Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko bahwa Monev ini harus dimaknai sebagai sarana evaluasi menyeluruh. "Dari kegiatan ini, kita dapat mengetahui sejauh mana pelayanan informasi telah berjalan, apa saja yang masih menjadi kendala, dan langkah apa yang harus dilakukan agar masyarakat Nusa Tenggara Timur semakin mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan," jelasnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelayanan kepada masyarakat. Setiap badan publik disebutnya harus memiliki komitmen meningkatkan kualitas pengelolaan informasi, baik yang wajib diumumkan secara berkala, tersedia setiap saat, maupun secara serta-merta.
Peran PPID dan SDM Jadi Kunci Utama
Kualitas keterbukaan informasi sangat ditentukan oleh pengelolaan yang profesional. Karena itu, keberadaan PPID yang aktif, dukungan sumber daya manusia memadai, serta sarana prasarana pelayanan informasi menjadi bagian penting yang perlu terus diperkuat setiap badan publik.
Kabidhumas Polda NTT menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan media digital dalam penyebarluasan informasi. "Pemanfaatan teknologi informasi harus terus dioptimalkan. Informasi publik perlu disampaikan melalui sarana digital yang mudah diakses masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum, akurasi informasi, keamanan data, serta perlindungan terhadap informasi yang memang dikecualikan," ungkapnya.
Transparansi Perkuat Kepercayaan Masyarakat
Keterbukaan informasi publik dinilai memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan publik. Transparansi yang didukung informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan akan memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus mendorong pemerintahan yang semakin akuntabel.
Launching Monev ini diharapkan menjadi titik awal bagi seluruh badan publik di NTT untuk memperkuat fungsi PPID dan membangun sistem pelayanan informasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
