Pemkab Kupang Siapkan Langkah Hadapi Kekeringan, Lima Poin Aksi Disepakati di Rakor Kesiapsiagaan

OELAMASI — Pemerintah Kabupaten Kupang bergerak cepat mengantisipasi musim kemarau panjang dengan menggelar Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan menghadapi kekeringan. Forum yang berlangsung di Kantor Bupati Kupang pada Selasa (11/8/2026) itu dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI/Polri, hingga lembaga kemanusiaan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius S.J Sanam, yang membuka rakor secara resmi, menekankan bahwa kekeringan di daerahnya bukan sekadar fenomena musiman. Ia menyebut curah hujan yang relatif rendah dan perubahan iklim telah mengubah pola cuaca, sehingga ancaman kekeringan terjadi secara rutin setiap tahun.

Lima Poin Kunci Penanganan Kekeringan di Kabupaten Kupang

Dalam sambutannya, Mateldius menjabarkan lima poin penting yang menjadi konsentrasi bersama dalam rapat tersebut. Poin-poin ini dirancang untuk memastikan penanganan kekeringan berjalan efektif hingga ke tingkat desa dan menyentuh kelompok masyarakat paling rentan.

• Penguatan sistem informasi dan peringatan dini — Data prakiraan musim dan potensi kekeringan dari BMKG harus dipahami hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
• Identifikasi wilayah prioritas — Pemetaan daerah paling berisiko dan kelompok masyarakat yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, agar intervensi tepat sasaran.
• Kesiapan sumber daya — Pendataan jelas mengenai ketersediaan sumber daya air, lokasi, penanggung jawab, serta mekanisme mobilisasi saat kondisi darurat.
• Koordinasi lintas sektor — Seluruh pihak diminta bekerja terpadu, tidak berjalan sendiri-sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
• Rencana tindak lanjut konkret — Setiap kesepakatan harus diterjemahkan ke dalam langkah nyata dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas.

Kekeringan Bukan Sekadar Soal Air, tapi Juga Ekonomi Warga

Project Manager CIS Timor, Ridwan Pellokila, memberikan perspektif berbeda dalam forum tersebut. Menurutnya, kekeringan adalah persoalan kompleks yang dampaknya menjalar ke pendidikan, ketahanan pangan, dan kondisi ekonomi keluarga.

"Kekeringan merupakan persoalan yang jauh lebih kompleks karena berdampak pada sektor pendidikan, ketahanan pangan, kesehatan, hingga kondisi ekonomi keluarga," ujar Ridwan di hadapan peserta rakor.

Ia menambahkan, informasi potensi kekeringan yang telah dirilis BMKG untuk Kabupaten Kupang harus segera ditindaklanjuti. Ridwan berharap rakor ini mampu merumuskan strategi penanganan yang komprehensif dan tepat sasaran, sehingga setiap sektor memiliki peran yang jelas.

Harapan Pemkab Kupang: Lahirkan Rencana Aksi Nyata

Mateldius menegaskan bahwa forum ini tidak boleh berhenti pada diskusi semata. Ia menginginkan adanya kesepakatan dan rencana aksi yang nyata serta dapat segera diimplementasikan oleh seluruh pihak.

Setidaknya ada empat capaian utama yang diharapkan dari rakor ini. Pertama, terbangunnya kesepahaman dan komitmen bersama. Kedua, teridentifikasinya wilayah prioritas beserta potensi dampak dan kebutuhan sumber daya. Ketiga, adanya pembagian peran yang jelas antar-pemangku kepentingan. Keempat, tersusunnya rencana tindak lanjut yang realistis dan terukur.

"Pemerintah Kabupaten Kupang optimistis bahwa melalui koordinasi dan kolaborasi yang kuat, seluruh pihak dapat membangun Kabupaten Kupang yang semakin siap, tangguh, dan responsif dalam menghadapi ancaman kekeringan," tutup Mateldius.

Kegiatan ini merupakan inisiatif dari Yayasan CIS Timor melalui dukungan Program SIAP SIAGA. Turut hadir dalam rakor tersebut Dirut PDAM Kabupaten Kupang, Kalak BPBD, Danramil 1604-02/Camplong, pejabat BMKG Kelas I NTT, perwakilan Polres Kupang, Ketua PMI, serta sejumlah LSM dan NGO mitra. Rapat dipandu oleh Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Kupang, Elfrid V. Saneh.