NUSA TENGGARA TIMUR — Ekonom dan analis pasar modal, Prof. Ferry Latuhihin, menilai angka pertumbuhan ekonomi 5,29% pada kuartal II tetap kuat, terutama jika dibandingkan dengan negara maju dan kekuatan ekonomi Asia lainnya. Menurutnya, Jepang kesulitan untuk mencapai pertumbuhan 1%, sementara China harus berjuang keras mempertahankan level 5%.
"Dengan angka 5,29%, walaupun turun dari 5,61%, itu angka yang sangat fantastis. Apalagi kalau dibandingkan dengan negara-negara maju, misalnya Jepang. Untuk mendapatkan 1% saja susah setengah mati," kata Ferry melalui kanal YouTube-nya.
China dan Jepang Jadi Pembanding Kinerja Domestik
Ferry menyebut status China sebagai kekuatan ekonomi superpower tidak membuat negara itu kebal terhadap tekanan perlambatan. Ia justru menyoroti ketangguhan ekonomi domestik yang masih mampu tumbuh di atas 5% di tengah ketidakpastian global.
"Dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti tetangga kita, China, yang sudah menjadi superpower. Itu untuk mendapatkan 5% saja setengah mati, teman-teman. Kita masih mendapatkan angka 5,29%," ujarnya.
Kualitas Pertumbuhan Lebih Penting dari Sekadar Angka
Ferry mengingatkan bahwa angka pertumbuhan tidak bisa berdiri sendiri sebagai indikator kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diukur dari dampaknya pada aspek sosial, terutama kemampuan menyerap tenaga kerja baru.
"Apakah angka pertumbuhan yang setinggi itu menciptakan lapangan kerja atau tidak?" tuturnya.
Selain lapangan kerja, Ferry juga menyoroti dua indikator kunci lain: pendapatan masyarakat dan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi baru bermakna jika mampu mendongkrak income rumah tangga dan menekan angka kemiskinan secara nyata.
"Apakah angka pertumbuhan yang setinggi itu mengangkat income masyarakat atau tidak?" kata Ferry.
"Apakah angka 5,29% itu mengurangi angka kemiskinan atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan, teman-teman, bukan angka itu sendiri tinggi atau rendah," pungkasnya.
Pekerjaan Rumah Pemerintah: Menjamin Manfaat Tumbuh Sampai ke Masyarakat
Pernyataan Ferry menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan efek pertumbuhan ekonomi tidak berhenti di level makro. Tanpa diiringi perluasan kesempatan kerja dan kenaikan pendapatan, angka pertumbuhan yang impresif berisiko tidak dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Ketiga aspek tersebut — penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan — menjadi tolok ukur utama untuk menilai apakah pertumbuhan 5,29% benar-benar berkualitas dan inklusif.
