NUSA TENGGARA TIMUR — Jakarta — Ambisi pemerintah membangun PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW) dinilai sebagai langkah besar yang bisa mendorong industrialisasi hijau dan ketahanan energi. Namun, eksekusi di lapangan tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Demikian disampaikan akademisi Institut Teknologi PLN (ITPLN), Zulfikar Manggau, dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Bappenas dan GIZ pekan ini.
Menurut Zulfikar, Indonesia punya modal potensi surya yang melimpah. Hanya saja, realisasi proyek seringkali terganjal kesiapan teknis dan finansial. "100 GW itu perlu dan bukan mustahil. Tapi kuncinya jangan buru-buru, mulai dari yang pasti, yang fondasinya kuat," ujarnya, Jumat (8/8).
Tiga Hambatan Utama yang Harus Dibenahi Sejak Awal
Zulfikar yang juga mantan EVP Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) ini membeberkan tiga pekerjaan rumah yang harus tuntas. Pertama, pendanaan. Investasi untuk membangun PLTS skala raksasa ini bisa mencapai ratusan miliar dolar AS. Kedua, lahan. Di Pulau Jawa, lahan semakin mahal dan terbatas. Sementara di luar Jawa, lahannya ada tetapi jaringan listriknya belum memadai.
Opsi PLTS terapung di waduk pun disebutnya bukan solusi murah. "Tetap butuh perhitungan keekonomian yang cermat karena biaya infrastrukturnya tidak sedikit," kata Expert Lembaga Terapan ITPLN itu.
Ketiga, masalah intermiten. Listrik dari tenaga surya sangat bergantung pada cuaca. "Kalau malam atau siang tapi mendung mendadak mati. Jadi butuh baterai yang harganya masih mahal atau belum murah," tegasnya.
Peta Jalan Bertahap: 25 GW Dulu Sampai 2029
Alih-alih memaksakan 100 GW selesai dalam satu dekade, Zulfikar mengusulkan eksekusi bertahap. Tahap pertama (2025-2029) difokuskan pada proyek yang relatif mudah direalisasikan, seperti PLTS atap di pabrik dan perkantoran, PLTS terapung di waduk, serta pemanfaatan lahan kritis di NTT, NTB, dan Sulawesi. Targetnya sekitar 25 GW.
Pada fase ini, pemerintah juga diminta membenahi regulasi, termasuk aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan membangun ekosistem industri pendukung. Tahap kedua (2030-2034) menambah 25 GW lagi dengan fokus pada PLTS skala besar untuk kebutuhan industri, di mana sistem penyimpanan energi (baterai) menjadi komponen wajib.
Sisa sekitar 50 GW dikejar mulai 2035. Fase terakhir ini, menurut Zulfikar, sangat bergantung pada penurunan harga baterai dan derasnya aliran pembiayaan hijau global.
PLN Jadi Kunci Eksekusi di Lapangan
Zulfikar menegaskan, rencana 100 GW di lingkungan PLN Group sebenarnya sudah dipetakan untuk periode 2025-2034. Rinciannya mencakup PLTS skala utilitas sekitar 22 GW, konversi PLTD dan PLTG sekitar 20 GW, PLTS atap serta permintaan industri sekitar 14 GW, dan hybrid dengan PLTS sekitar 35 GW.
Ia mengingatkan agar target ini tidak melenceng dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN dan kebijakan terbaru Kementerian ESDM. Yang lebih penting, kata dia, proyek yang sudah disepakati harus segera masuk tahap implementasi. "Yang penting itu disepakati dan segera mulai jalan dulu," ucapnya.
Keberhasilan program ini disebutnya membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bertindak sebagai regulator, sementara PLN memegang posisi strategis sebagai operator sekaligus pembeli tunggal (single off-taker) listrik di Indonesia.
