KUPANG — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Ia menekankan keberhasilan program tidak bisa diukur dari besaran anggaran atau jumlah kegiatan, melainkan dari perubahan kondisi masyarakat penerima manfaat.
“Semua intervensi itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Harus bisa mendorong anggota masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Karena itu setiap intervensi harus ada indikatornya, termasuk jumlah penerima manfaat,” tegas Johni dalam rapat yang digelar Rabu (12/8/2026).
Data Per Kepala Keluarga Jadi Kunci Intervensi
Johni menggarisbawahi bahwa kemiskinan harus dilihat secara spesifik per kepala keluarga (KK), bukan hanya angka agregat di tingkat kabupaten. Menurutnya, pemerintah harus tahu persis berapa KK yang diintervensi dan bagaimana kondisi mereka setelah menerima program.
“Kita bicara kemiskinan itu per kepala keluarga, bukan secara umum satu kabupaten. Karena itu harus jelas berapa kepala keluarga yang diintervensi dan bagaimana kondisi mereka setelah mendapatkan intervensi,” ujarnya.
Data akurat menjadi fondasi utama dalam skema ini. Wagub meminta data kemiskinan dihimpun mulai dari tingkat desa dan kelurahan, kemudian naik ke tingkat kabupaten, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
Perangkat Daerah Diminta Bedakan Tiga Jenis Data
Dalam rapat tersebut, Johni Asadoma juga mengingatkan adanya perbedaan mendasar antara data administrasi kependudukan, data pensasaran program, dan indikator kemiskinan statistik. Pemahaman ini dinilai krusial untuk menghindari salah sasaran dalam penyaluran bantuan.
“Segala sesuatu dalam penanggulangan kemiskinan memang harus berangkat dari data. Data itu mulai dari tingkat desa, kelurahan, kemudian kabupaten. Kalau kita punya data yang akurat, intervensinya juga akan tepat sasaran,” katanya.
Laporan Semester I 2026 Wajib Diserahkan
Sebagai langkah konkret, Wagub meminta seluruh perangkat daerah segera menyusun laporan tertulis pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan semester I 2026. Laporan tersebut harus mencakup program yang telah dijalankan, realisasi kegiatan dan anggaran, jumlah penerima manfaat, serta hambatan di lapangan.
Selain laporan evaluasi, setiap perangkat daerah juga diminta menyiapkan rencana program untuk semester II 2026. Rapat ini merupakan tindak lanjut pembentukan TKPK Provinsi NTT berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 60 Tahun 2026 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026–2029.
