NUSA TENGGARA TIMUR — Peninjauan yang dilakukan beberapa hari lalu itu bukan sekadar seremonial. Gibran mendengarkan laporan terperinci dari petugas lapangan mengenai progres pekerjaan serta kebutuhan penanganan lanjutan di kawasan yang sempat terisolasi akibat bencana. Ia menegaskan bahwa penyediaan infrastruktur yang aman dan layak merupakan tanggung jawab negara, sehingga pemulihan tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik jembatan.
Biaya Normalisasi Sungai Disebut Lebih Mahal dari Pembangunan Jembatan
Di sela peninjauan, Gibran menyoroti kondisi sungai di sekitar lokasi yang masih rawan. Ia meminta jajaran terkait untuk bergerak cepat melakukan normalisasi aliran sungai sebagai langkah mitigasi agar banjir dengan dampak serupa tidak terulang.
“Ini normalisasi sungainya harus dikebut, kondisi alamnya begini. Normalisasi sungai itu lebih mahal dari bikin jembatan,” kata Gibran dalam keterangan resminya, Sabtu (8/8/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga berinvestasi pada upaya pencegahan jangka panjang. Langkah ini dinilai krusial mengingat kondisi geografis Gayo Lues yang berada di dataran tinggi dengan aliran sungai deras.
Pemulihan Layanan Dasar Menjadi Prioritas Utama Pemerintah
Kunjungan Wapres ini merupakan bagian dari rangkaian pemantauan pascabencana di Provinsi Aceh. Sebelumnya, Gibran juga melakukan blusukan ke Kabupaten Bireuen untuk mengecek langsung pembangunan jembatan di lokasi terdampak. Fokus pemulihan tidak hanya diarahkan pada infrastruktur penghubung antarwilayah, tetapi juga pemulihan layanan dasar bagi masyarakat.
Gibran memastikan agar akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi dapat kembali normal dalam waktu sesegera mungkin. Kehadiran jembatan yang kokoh menjadi prasyarat utama bagi kelancaran distribusi logistik dan mobilitas warga yang sempat terhambat pascabencana.
Dampak Sosial Ekonomi dan Target Penyelesaian Pembangunan
Pembangunan Jembatan Gantung Kendawi diharapkan mampu memulihkan konektivitas antar kecamatan yang selama ini menjadi jalur utama perekonomian warga. Dengan rampungnya infrastruktur ini, aktivitas distribusi hasil pertanian dan perkebunan dari daerah terpencil di Gayo Lues diharapkan kembali mengalir normal.
Pemerintah pusat melalui kementerian terkait berkomitmen mengawal proses pembangunan hingga tuntas. Percepatan normalisasi sungai yang diinstruksikan Wapres akan melibatkan koordinasi antara Balai Wilayah Sungai, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten setempat agar penanganan bencana bersifat holistik.
“Penyediaan infrastruktur yang aman dan layak adalah tanggung jawab negara,” tegas Gibran, menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam memastikan proses pemulihan berjalan sesuai harapan warga yang terdampak.
