ALOR — Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Alor menjadi sorotan serius pemerintah pusat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025, persentase penduduk miskin di daerah kepulauan ini mencapai 18,29 persen, setara dengan 38,68 ribu jiwa. Angka ini menjadi tantangan besar bagi program ketahanan pangan nasional, terutama karena sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sejatinya menjadi penopang utama ekonomi Alor dengan kontribusi 31,90 persen pada 2025.
Bantuan Beras 30 Kilogram untuk 37.338 Warga
Sebagai langkah awal, pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras kepada 37.338 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Alor. Setiap penerima mendapatkan jatah 10 kilogram beras per bulan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026, sehingga total menjadi 30 kilogram selama tiga bulan.
Program ini merupakan bagian dari bantuan pangan tahap kedua secara nasional yang menyasar 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat dengan total alokasi 997,2 ribu ton beras. Penyaluran ini diharapkan mampu menahan beban ekonomi warga di tengah sulitnya akses pangan di wilayah kepulauan.
Mengapa Kebijakan Tidak Bisa Hanya Diputuskan dari Jakarta?
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman meninjau langsung kondisi pangan di Alor, Sabtu (8/8). Ia menegaskan bahwa kebijakan pangan tidak bisa dirumuskan hanya dari meja kerja di ibu kota negara.
"Kita tidak boleh hanya berbicara dari Jakarta. Saya datang ke sini untuk melihat langsung, mendengar langsung, dan langsung memutuskan apa yang harus dikerjakan. Ada program jangka pendek, ada jangka panjang. Dua-duanya kita jalankan," ujarnya.
Kehadiran menteri di Alor menjadi sinyal bahwa persoalan distribusi di Indonesia timur mendapat perhatian serius. Wilayah kepulauan seperti Alor memiliki karakteristik geografis yang jauh berbeda dengan sentra produksi pangan di Jawa, terutama dalam hal konektivitas dan biaya logistik.
Strategi Jangka Panjang: Benih hingga Komoditas Kakao
Bantuan pangan dinilai tidak akan menyelesaikan akar masalah kemiskinan. Karena itu, Kementerian Pertanian menyiapkan dukungan berupa benih unggul, alat dan mesin pertanian, serta pompa air untuk meningkatkan produktivitas lahan.
Pengembangan komoditas strategis seperti kakao, kelapa, dan jambu mete juga didorong sebagai sumber penghidupan baru yang berkelanjutan bagi masyarakat Alor. Langkah ini sejalan dengan tren produksi pangan di NTT yang menunjukkan perbaikan signifikan.
Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras untuk konsumsi penduduk NTT pada 2025 mencapai 567,18 ribu ton, naik 36,81 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan pangan lokal.
Memperkuat Ekosistem Pangan dari Hulu ke Hilir
"Bantuan pangan memastikan kebutuhan tersedia. Tapi produksi pangan juga harus menciptakan pendapatan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal," kata Amran.
Bapanas menilai wajah ketahanan pangan Indonesia tidak seragam. Pemerintah akan terus memperkuat ekosistem pangan dari hulu produksi hingga hilir distribusi agar pangan tidak hanya tersedia, tetapi juga mampu diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dengan kombinasi intervensi jangka pendek dan penguatan produksi jangka panjang, pemerintah berharap angka kemiskinan di Alor dapat ditekan secara bertahap, seiring dengan membaiknya akses pangan dan meningkatnya pendapatan masyarakat lokal.
